SERI NU DAN PANCASILA (11)

Bab V 

Nahdlatul Ulama Menerima Asas Pancasila 

 

A. Bangkitnya Ulama 

Ketika NU bergabung di dalam PPP sebenarnya boleh dinilai bahwa NU telah kembali menjadi organisasi keagamaan karena PPP sudah menjadi wadah kegiatan politiknya. Tetapi ini hanya penilaian saja sebab NU belum melakukan pemulihan itu secara tuntas. Rupanya perhatian NU lebih tercurah kepada kegiatan politik melalui PPP. Upaya untuk menjernihkan status NU setelah bergabung dalam PPP baru dilakukan oleh NU dalam Muktamar XXVI 1979 di Semarang. Inilah muktamar pertama dan terakhir bagi NU setelah bergabung dalam PPP dan terlihat pula betapa lama jarak waktunya dengan muktamar XXV 1971. Sudah tentu NU sebagai organisasi keagamaan tidak intensif lagi mengikuti perkembangan politik dan menilainya dari sudut pemikiran keagamaan. Muktamar 1979 sudah menegaskan agar NU kembali kepada Khittah 1926, kembali menjadi organisasi keagamaan.(1) Hal ini didorong oleh perjalanan sejarah NU sebagai partai politik yang penuh dengah kekecewaan.(2) 

Untuk mencapai tujuan kembali kepada Khittah 1926, maka muktamar menyusun program lima tahun. Dalam kata pendahuluan program diuraikan maksud dan bidang sasarannya, 

Pada hakekatnya, Muktamar NU ke-26 adalah pemantapan NU sebagai jam'iyah sehingga kegiatan kualitatip yang mengisinya adalah pembenahan kembali organisasi masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan masyarakat. Konsolidasi organisasi tersebut meliputi: a) Pemantapan penghayatan dan pengamalan asas aqidah Ahlusunnah wa Jama'ah; b) Penyusunan program dasar yang memberi arah yang tegas kepada kegiatan pengembangan NU; dan c) Tata organisasi yang menyangkut tata laksana, tata kerja dan personalia sehingga jelaslah pegangan bagi para fungsionaris dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan.(3)

Sebenarnya keputusan ini sudah tegas sekali menjernihkan identitas NU sebagai organisasi keagamaan, tetapi karena semangat politis masih kuat sekali identitas keagamaan menjadi kabur kembali. Keputusan Muktamar 1979 agar NU kembali menjadi organisasi keagamaan hanya berhasil memulihkan NU sebagai organisasi keagamaan secara konsepsional tetapi gagal secara operasional. Dengan nada agak menyesalkan, Anam mengatakan bahwa pengurus baru "kurang mencerminkan adanya regenerasi dan pemisahan secara tegas siapa yang seharusnya mengurus NU dan siapa pula yang di PPP".(5) Nakamura, sarjana Jepang yang turut menghadiri Muktamar 1979 itu mengamati bahwa Idham Chalid yang telah banyak mendapat kritik dari ulama, dengan keahlian retorikanya mampu menghimpun simpati dari para peserta sehinggaa dikukuhkan kembali menduduki jabatan ketua umum.(6)

NU benar-benar mengalami krisis identitas; semangat kembali menjadi organisasi keagamaan dikumandangkan tetapi langkah untuk kembali tidak dibenahi. Bila ia kembali menjadi organisasi keagamaan, siapakah yang akan menjalankan tugas itu karena pimpinan NU adalah juga pimpinan di PPP? Apakah mungkin bagi NU untuk menjadi organisasi keagamaan sambil mempertahankan status sebagai salah satu unsur dalam PPP di mana ia sudah banyak mengalami kekecewaan? Adalah logis bila krisis identitas berlanjut. dengan krisis organisasi. Ketika gagasan memberikan gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Suharto sedang hangat, organisasi pemuda NU, Ansor, mencetuskan pernyataan mendukung dengan menilainya sebagai "yang wajar dan tidak berlebih-lebihan, dan mempunyai arti penting" serta mengusulkan agar MPR "mempercayakan kepemimpinan nasional" kepada Jenderal Suharto.(7) Pernyataan ini dinilai oleh Anam berbeda bahkan bertentangan dengan keputusan Munas Kaliurang 1981 yang memutuskan bahwa untuk Presiden "tidak diperlukan tambahan sebutan-sebutan lainnya" dengan alasan "agar tidak mengurangi martabat Jabatan" Presiden, dan dalam soal pencalonan Jenderal Suharto "hendaknya diajukan secara konstitusional" kepada MPR hasil pemilu 1982 "tepat pada waktunya".(8) NU larut lagi ke dalam perjuangan politik.

Arus balik yang drastis pada awal Mei 1982. Dalam pertemuan para ulama terkemuka diprakarsai oleh Rois Am dibahas apa yang disebut "kelemahan Idham Chalid".(9) Kelemahan itu tidak dirinci karena dinilai "tidak etis bahkan dapat membangkitkan reaksi yang keras".(10) Pertemuan itu memutuskan untuk memberhentikan Idham Chalid, tetapi caranya dibuat sehalus mungkin. Karena saat itu Idham Chalid sedang dalam perawatan maka hal itu dijadikan dasar untuk menilai bahwa Idham Chalid "tidak mungkm mengemban amanat muktamar"; atas dasar pertimbangan itu Idham Chalid "diminta mengundurkan diri serta menyerahkan Jabatan Ketua Umum PBNU kepada Rois Am".(11) Semula Idham Chalid menerima dan menandatangani surat yang berisi pengunduran diri yang disodorkan oleh para ulama, tetapi kemudian ia mencabutnya kembali.(12) Kasus pengunduran diri Idham Chalid ini segera menggemparkan kalangan dalam dan luar NU, dan di dalam NU sendiri timbul pro dan kontra tindakan para ulama tersebut. Terlepas dari sisi pro dan kontra, tindakan ulama itu adalah suatu pertanda bangkitnya ulama yang selama ini sudah tersudut oleh perkembangan yang terjadi di dalam tubuh PPP dan kiprah kaum politisi di dalam tubuh NU sendiri — menyelamatkan NU agar NU tetap menjadi wadah ulama. Dilihat dari sudut wewenang yang ada pada Rois Am maka tindakan para ulama yang diprakarsai oleh Rais Am  itu adalah wajar dan sudah waktunya. Abdurrahman Wahid dalam komentarnya terhadap kasus itu menilai sebagai "titik yang sangat menentukan bagi masa depan NU, artinya kyai-kyai kerjanya sudah lebih cepat dari biasanya".(13) Dan lebih lanjut ia menyatakan bahwa kasus itu tidak terlepas dari "unsur-unsur keagamaan".(14) Ketika Idham Chalid mencabut kembali pengunduran dirinya, Rois Am menilai pengunduran diri dan penyerahan jabatan kepada Rois Am adalah sah secara hukum agama (syara'), 

. . . .penyerahan jabatan ketu umum dari tangan DR. K.H. Idham Chalid kepada Rois Am adalah sah menuru hukum syara'. Oleh karena itu kalau kasus semacam itu tidak ada dalam AD ART maka tidak pada tempatnya dicari akal-akalan sehingga menimbulkan berbagai macam tafsiran terhadap AD/ART sendiri. Kejadian itu harus dikembalikan kepada hukum syara', yaitu hukum Islam yang harus diperjuangkan oleh Jami'ah NU. Kalau terjadi kasus seperti penarikan kembali pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh DR. K.H. Idham Chalid, sedang di dalam AD/ART tidak ada maka mudah saja. Persoalan itu dikembalikan pada hukum syara', bahwa pemberian berupa apapun kalau sudah diberikan, maka tidak boleh diminta kembali. Dalam hal ini termasuk juga jabatan Ketua Umum NU yang telah diserahkan kepara Rois Am maka tidak boleh diminta lagi. Kalau AD/ART berlawanan dengan itu maka berarti AD/ART NU tidak sesuai dengan hukum syara'. . . .(15) 
 

Pertemuan para ulama yang menentukan masa depan NU itu berlangsung di Surabaya pada tanggal 1 Mei 1982, kota yang mempunyai arti historis bagi NU karena di kota itulah NU didirikan.(16) Dengan tindakan itu para ulama menunukkan kembali kapasitasnya sebagai ulama. Disadari bahwa prosesnya akan rumi bila mengikuti AD/ART padahal NU membutuhklan tindakan yang segera, karena itulah para ulama melalui Rois Am Ali Maksoem, tampil dengan mengandalkan hukum Islam. 

Tindakan para ulama itu membuat pertentangan intern NU menjadi terbuka dan kaena sudah terbuka maka ia memerlukan penyelesaian yang segera. Idham Chalid yang mencabut pengunduran dirinya dengan alasan karena diprotes oleh pengurus wilayah menghimpun kekuatan dan menginginkan agar segera diadakan Muktamar.(17) Sedagkan para ulama lebih mempertahankan perlunya terlebih dahulu diadakan Munas (lengkapnya Musyawarah Nasional Alim Ulama NU) yang akan "merupakan rekomendasi bagi muktamar NU ke XXVII.(18) Sementara itu asas Pancasila sebagai isu nasional harus pula mendapat tanggapan NU. Karena pertenangan sudah terbuka masa dean NU tidak lagi ditentukan dirinya sendiri tetapi turut juga ditentukan oleh pemerintah (kepada pihak mana izin mengadakan muktamar/munas diberikan) dan bagaimana NU menanggappi asas Pancasila sebagai isu nasional. 

Pihak ulama berhasil memenangkan perhatian pemerintah yang terbukti dengan mendapat gren light (lampu hijau) untuk menyelenggarakan Munas. Munas dilangsungkan di pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, di pesantren yang dipimpin oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin, bulan Desember 1983.(19) Sebelum itu pihak politisi (Idham Chalid dan kawan-kawan) dan kelompok ulama sama-sama mengadakan pendekatan kepada pemerintah. Bedanya menurut Irsyam, pihak ulama (yang disebutnya kelompok idealis sedangkan Idham Chalid kelompok realis) berhasil "menyampaikan terlebih dahulu ketetapan politik yang telah diputuskan oleh pemimin-pemimpin kelompok idealis langsung kepada Presiden".(20) Menurut kalangan ulama (Syuriah) masalah asas Pancasila sudah dibicarakan lebih dahulu dengan Presiden ketika K.H. As'ad Syamsul Arifin menemui Presiden sebelum Munas. 

Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin sesepuh NU dari Jawa Timur belum lama berselang telah diterima oleh Presiden Soeharo dalam sebuah pertemuan khusus. Dalam pertemuan itu KH As'ad Syamsul Arifin telah menegaskan pendirian sebagian besar ulama dan ummat Islam Indonesia bahwa mereka menerima Pancasila hukumnya adalah wajib... KH As'ad juga menyatakan pendapatnya tentang perlunya diadakan suatu musyawarah nasional alim ulama untuk meratakan pendirian itu. Munas tersebut antara lain akan memasyarakatkan sikap yang diutarakan KH As'ad dan sekaligus dilihat kemungkinan perubahan anggaran dasar NU sebagai konsekwensi dari pernyataan tersebut.. Pernyataan di hadapan Presiden Soeharto itu adalah sikap dan pendirian KH As'ad dan sama sekali bukan karena permintaan Presiden.(21) 

Apakah pernyataan semacam ini bukan mendahului atau melangkahi Munas? Mengapa para ulama (seperti K.H. As'ad) berani mengeluarkan pernyataan demikian? Apakah NU takut menghadapi tekanan? Bagaimana kalau Munas menolak sikap yang sudah dilontarkan secara terbuka itu? Pertanyaan demikian kurang tepat disampaikan kepada NU. Organisasi ini tidak dapat dimengerti dengan menggunakan mekanisme organisasi modern. Untuk memahami mengapa para ulama berani menyatakan pendapatnya terlebih dahulu dan mengapa Munas dengan mudah menerima asas Pancasila, kita harus memahami dari sudut kehidupan NU sendiri. Pertama, ulama dengan basis pesantren mempunyai wibawa yang kuat di mata umat. Para ulama yang menjadi konseptor keputusan Munas Situbondo (Ali Maksoem, Machrus Ali, As'ad Syamsul Arifin, Ahmad Siddiq, dan lain-lain) adalah ulama-ulama yang berwibawa dan pemimpin pesantren besar.(22) Kedua, sebagai pemimpin Islam tradisional, keputusan mereka diyakini bukanlah semata-mata berdasarkan pertimbangan politis tetapi benar-benar berdasarkan keagamaan. Ketiga, sebagai pemimpin umat dengan sendirinya mereka peka terhadap perkembangan dan kebutuhan umat. Sambil membantah pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang konservatif dan kaku sehingga tidak mampu berkembang Montgomery Watt menegaskan bahwa sejarah Islam membuktikan kemampuannya untuk menyesuaikan diri (adaptasi) dengan perkembangan, seperti yang dikatakannya, 

. . .  jika seseorang melihat dengan seksama kepada sejarah Islam, ia akan mendapatkan banyak peristiwa berlangsungnya "adaptasi" itu secara sungguh-sungguh . . . . 
. . . .
perubahan-perubahan dalam Islam yang sifatnya adaptif telah terjadi pada masa lalu, sehingga ia akan membenarkan seseorang yang mengharapkan agar Islam dapat menyesuaikan dirinya dengan persoalan-persoalan masa kini.(23) 

Ada dua faktor yang memungkinkan perubahan adaptif itu, yaitu melalui "pemunculan seorang pemimpin yang kharisrnatis" dan "aktifitas-aktifitas para ulama atau yang lebih umum lagi, kaum intelektual".(24) Ia memuji peranan dua orang theolog muslim yang telah mampu mengembangkan tradisi Islam (Sunni) dalam situasi baru, seperti al-Asyari dan al-Ghazali(25) (dua orang theolog yang sangat berpengaruh di kalangan NU). Dalam hal ini besar sekali peranan ijma (konsensus) untuk "mengadaptasikan ajaran dan tradisi Islam dengan situasi baru".(26). "Konsensus atau persetujuan bersama masyarakat Islam ini, kemudian merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, meskipun konsensus tersebut hanya bergerak lamban".(27) Perkembangan NU membenarkan apa yang dikatakan oleh Watt di atas. 

Munas 1983 membahas empat masalah: 

1. Pemulihan NU kepada Khittah 1926. NU kembali menjadi organisasi keagamaan dengan mengarahkan program NU kepada situasi pembangunan dan mengatur perangkat organisasi yang mendukung cita-cita NU sesuai dengan Khittah 1926; 
2. Pemantapan Pancasila sebagai asas organisasi. Dibahas penerimaan Pancasila sebagai asas dan penjabarannya dalam anggaran dasar. 
3. Penegasan batasan-batasan bagi penyaluran aspirasi politik warga NU melalui kekuatan sosial politik yang ada. 
4. Pembahasan masalah keagamaan (masail diniyah).(28)

Masalah 1, 2 dan 3 berkait langsung dengan perkembangan baru yang harus ditanggapi NU dan penilaian secara kritis terhadap keberadaan serta kemelut yang dihadapinya sejak ia menjadi organisasi politik. Munas memutuskan menerima Pancasila dan memulihkan NU menjadi organisasi keagamaan sesuai dengan Khittah (Semangat) 1926.(29) Keputusan Munas itulah yang dikukuhkan oleh Muktamar XXVII yang berlangsung tanggal 8-12 Desember 1984 di Situbondo, di tempat yang sama dengan berlangsungnya Munas. Muktamar yang bersejarah ini dihadiri oleh Presiden dan para Menteri.(30)

Masalah yang utama tampaknya adalah Pancasila dalam kaitannya dengan Islam. Dan untuk itu keputusan Munas adalah sebuah, 

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam 

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 
3. Bagi Nabdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. 
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya. 
5. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua fihak.(31) 

________________________ 

1. Lihat Anam, op cit., hlm. 273-278. 
2. M. Rusli Karim, Dinamika Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Hanindita, 1985), hlm. 86. Untuk selanjutnya disebut, Karim, Dinamika. 
3. Dikutip dalam Anam, op cit., hlm. 11. 
4. Ibid., hlm. 276. 
5. Ibid. 
6. Lihat, Nakamura, op. cit., hlm. 11. 
7. Anam, op. cit., hlm. 284. 
8. Ibid., hlm. 283. 
9. Irsyam, op. cit., hlm. 124. 
10. Ibid. 
11. Ibid.
12. Surat pengunduran diri itu ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1982 tetapi Idham Chalid meminta agar diumumkan pada tanggal 6 Mei 1982. Setelah diumumkan pengunduran diri itu diprotes oleh sejumlah wilayah dan berdasarkan protes itu Chalid mencabut kembali surat pengunduran dirinya. Lihat, Ibid., hlm. 126-128. 
13. Dikutip dalam Machfoedz, op. cit., hlm. 31.
14. Ibid., hlm. 311.
15. Ibid., hlm. 316.
16. Irsyam, op. cit., hlm. 123.
17. Ibid., hlm. 132.
18. Ibid., hlm. 138.
19. Ibid., hlm. 142. Nama pesantren Salafiah Syafi'iyah merujuk kepada pendidikan di pesantren itu yang "menggunakan kitab-kitab salaf yang ditulis oleh para ulama bermazhab Syafi'i dan pemimpinnya K.H. As'ad Syamsul Arifin adalah "seorang tokoh NU yang sangat berpengaruh dewasa ini". Direktori Pesantren, jilid I, diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 139.
20. Ibid., hlm. 139.
21. Harian Pelita, 11 November 1983 sebagaimana dikutip di dalam, Ibid. hlm. 140. 
22. Tentang pesantren yang mereka asuh lihat, Direktori Pesantren, jilid 1, hlm. 6-7, 280-282, dan lain-lain. 
23. W. Montgomery Watt, Pergolakan Pemikiran Politik Islam, terjemahan dari The Islamic Political Thoght', (Jakarta: Beunebi Cipta, 1987), hlm. 149-150.
24. Ibid., hlm. 150, 152. 
25. Ibid., hlm. 154. 
26. Ibid. 
27. Ibid., hlm. 155. 
28. Lihat, Muktamar Situbondo, hlm. 19. 
29. Ibid., hlm. 20-22. 
30. Lihat beritanya dalam Tempo nomor 42, 15 Desember 1984. 
31. Muktamar Situbondo, hlm. 34-35. 

Ditulis ulang dari Buku : Nahdlatul Ulama dan Pancasila: sejarah dan peranan NU dalam perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam rangka penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas/Einar M. Sitompul; kata pengantar oleh Abdurrahman Wahid — Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989

SERI SAHABAT NABI : SA'AD BIN ABI WAQQASH

Saad bin Abi Waqqash: Pahlawan Qadisiyah yang Ahli Panah

KALA cahaya nubuwat mulai memancar di Makkah, Saad adalah seorang pemuda yang gagah, lembut hati, dan sangat berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Di usianya yang masih belia, Saad memiliki jalan pikiran laiknya orang dewasa. Dia tak suka bermain-main seperti pemuda sebayanya.

Kegemarannya adalah pada peralatan perang, seperti bermain panah atau membetulkan busur dan menggunakan perisai, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi perang besar. Dia juga benci menghadapi kebobrokan dan rusaknya kepercayaan yang melanda kaumnya. Dia menunggu datangnya sepasang tangan kokoh yang mampu membenahi umat yang hidup dalam kegelapan itu.

Dengan kehendak Allah yang senantiasa menghargai kemanusiaan, sepasang tangan yang penuh kasih sayang terulur. Tangan itu adalah tangan Muhammad bin Abdillah. Di dalam genggamannya, tercakup karunia Allah yang tak pernah rusak, yaitu Kitabullah.

Saad cepat sekali menyambut panggilan hidayah dan kebenaran itu. Bahkan beliau merupakan orang ketiga yang memeluk Islam. Beliau berkata, “Pada hari aku masuk Islam, tidak ada orang lain yang menyertaiku. Aku menanti seminggu lamanya, dan sesungguhnya aku ini sepertiga Islam (artinya, orang ketiga yang masuk Islam).”

Kerabat Rasulullah

Rasulullah sangat gembira dengan keislaman Saad bin Abi Waqqash. Sebab, dalam diri pemuda ini terdapat kecerdasan dan tanda-tanda kepahlawanan, seakan memberi pertanda bahwa bulan sabit akan segera menjadi bulat sempurna dalam waktu dekat. Selain itu, Saad juga masih terhitung keluarga Rasulullah. Saad berasal dari kabilah Zuhrah, sama dengan ibu Rasulullah. Beliau adalah anak dari paman Aminah (ibunda Rasulullah). Jadi, secara silsilah, Saad adalah paman Rasulullah, karena beliau adalah sepupu ibu Rasulullah.

Rasulullah sendiri sering membanggakan pamannya yang belia ini. Suatu kali, beliau tengah duduk di tengah kerumunan para sahabat. Melihat Saad datang, beliau berkata, “Ini pamanku. Setiap orang boleh menunjukkan pamannya masing-masing, bukan?” Tidak berlebihan kiranya jika Rasulullah membanggakan Saad. Beliau adalah orang yang berbudi luhur, akhlaknya mulia, lagi teguh imannya.

Terbukti, beliau menyertai suka-duka perjuangan Rasulullah sepanjang masa awal dakwah Islam. Beliau turut merasakan masa-masa sulit pemboikotan terhadap kaum muslimin di Syi’b Makkah. Beliau katakan, ”Ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi’b Makkah, hampir tiga tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah adalah daun-daunan. Sehingga, kotoran kami menyerupai kotoran domba.” Beliau juga ikut serta dalam perang Badar. Perang di mana beliau harus kehilangan adiknya tercinta, Umair bin Abi Waqqash.

Ujian juga datang dari keluarga beliau. Ketika mengetahui putranya memeluk Islam, ibu Saad marah besar dan mengancam akan mogok makan jika beliau tidak mau kembali kepada agama Quraisy. Namun, hingga ancaman itu dibuktikan selama beberapa hari oleh ibunya, Saad tetap teguh dalam Islam. Sampai-sampai, ibunya pingsan dan dikhawatirkan meninggal pun, Saad tetap tak merubah sikap. Dengan tegas beliau nyatakan, “Wahai ibu. Demi Allah, jika ibu memiliki seratus nyawa sekalipun, dan nyawa itu hilang satu demi satu, aku tidak akan meninggalkan agamaku karena ibu.”

Sikap tegas yang diperlihatkan Saad atas agama yang diyakininya ini mampu meluluhkan hati ibunya hingga mau makan kembali. Tentang peristiwa ini, Allah menurunkan ayat,

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua ibu-bapaknya, dna jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.” (Al-Ankabut: 8)

Ahli Panah

Pada perang Uhud, ketika pasukan Islam berhasil diporak-porandakan musuh, Saad termasuk sepuluh orang yang tersisa dan tetap bertahan melindungi Rasulullah. Dengan busur dan panahnya, beliau menghalau musuh yang berusahan menyerang Rasulullah. Di saat-saat genting seperti itu, Rasulullah berseru menyemangati Saad,

ارْمِ سَعْدُ ارْمِ … فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ!

“Bidiklah, Saad! Bidik! Demi ayah bundaku sebagai tebusanmu.”

Saad menjadikan kata-kata Rasulullah ini sebagai kebanggaan seumur hidup. Sebab, Rasulullah sampai menyebut kedua orang tuanya sebagai pengorbanan.

Di kalangan para sahabat, saad dikenal sebagai orang yang jago memanah. Bidikannya jarang meleset. Ini berkat doa Rasulullah untuk beliau. Saad menuturkan, bahwa Rasulullah pernah berdoa,

اللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمْيَهُ وَ أَجِبْ دَعْوَتَهُ

“Ya Allah, jadikanlah bidikan anak panahnya jitu dan kabulkan doanya.”

Kemudian, Allah mengabulkan doa Rasulullah tersebut. Setiap kali Saad melepas panahnya, pasti tepat mengenai sasaran. Dan juga, setiap kali Saad memanjatkan doa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Dalam setiap peperangan, beliau mampu mengalahkan lawan.

Dalam tarikh Islam, tercatat bahwa muslim pertama yang membidikkan anak panah dalam peperangan adalah Saad bin Abi Waqqash. Dan sekaligus, beliau pulalah orang pertama yang terkena panah lawan.

Perang Qadisiyah

‘Debut’ terbesar Saad dalam karir militernya ialah kesuksesannya membawa pasukan Islam memenangi pertempuran melawan tentara Persia dalam perang Qadisiyah, di masa kekhilafahan Umar bin Khathab. Perang tersebut menandai runtuhnya kedaulatan Persia sebagai super power dunia kala itu. Segala simbol paganisme habis diberantas sampai ke akar-akarnya.

Untuk menghadapi Persia, Khalifah Umar bin Khathab menulis surat kepada para stafnya di seluruh negeri Islam agar mengirimkan bantuan moral maupun spiritual untuk memperkuat pasukan. Siapa saja yang memiliki senjata, kuda, unta, atau pemikiran, syair-syair, kemampuan pidato, dan lain-lain boleh membantu. Semua aspek disinergikan demi menghadapi kekuatan Persia.

Sejak pengumuman dibuat oleh khalifah, berbagai bantuan pun mulai mengalir ke Madinah. Setelah segala persiapan diniali cukup, khalifah bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihan, untuk menentukan panglima yang akan memimpin pasukan. Semua anggota musyawarah sepakat untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Saad bin Abi Waqqash.

Ketika itu, Saad memimpin segelaran pasukan besar yang berjumlah lebih dari 30.000 personel. Komposisi pasukan itu adalah orang-orang pilihan. Sebab, lawan mereka kali ini pun bukan sembarangan. Di antara jumlah pasukan itu, 99 orang merupakan ahlu (peserta perang) Badar, 318 orang yang pernah hadir dalam prosesi baiat Ridhwan, 300 orang veteran Fathu Makkah dan 700 orang putra-putra sahabat.

Untuk misi besar ini, Saad memilih Qadisiyah sebagai pangkalan militernya. Menjelang perang dimulai, sang panglima jatuh sakit. Kian hari kian bertambah parah dan belum menampakkan tanda-tanda kesembuhan dalam waktu dekat. Keadaan ini tidak memungkinkan beliau menunggang kuda dan memimpin pasukan secara langsung. Akhirnya, beliau mendaulat Khalid bin Arfathah sebagai pengganti beliau di lapangan. Kepada para komandan lapangan, Saad berkirim surat. Bunyinya,

“Aku telah mengangkat Khalid bin Arfathah sebagai penggantiku. Aku berhalangan karena sakit di kakiku dan timbulnya bisul-bisul. Tetapi aku tetap  mengarahkan wajah dan diriku untuk mengikuti jalannya pertempuran. Dengarkan dan taati kepemimpinannya, dia yang memerintah tetapi mengerjakan perintahku.”

Perang Qadisiyah berlangsung beberapa hari lamanya. Ketika kedua pasukan berhadapan dan siap saling menyerang, Saad memerintahkan agar pasukan tetap berada di tempat sampai shalat zhuhur usai ditunaikan. Seusai shalat, Saad meneriakkan takbir dengan diikuti oleh suara gemuruh pasukan yang bersiap siaga.

Takbir kedua beliau diikuti oleh pasukan yang segera mengenakan perlengkapan perang. Takbir yang ketiga diikuti pula dan disambut pasukan berkuda yang bersiap diri. Dan barulah pada kode takbir yang keempat, pasukan bergerak ke depan (advance) dan membenamkan diri ke barisan musuh dengan pedang dan tombak di tangan diiringi ucapan,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

“Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.”

Dengan kepiawaian Saad dalam memimpin pasukan, taktik dan strateginya yang matang, serta berkat taufik Allah, akhirnya tentara Islam meraih kemenangan besar di Qadisiyah. Saad mengirim seluruh laporan peperangan termasuk nama-nama prajurit yang syahid kepada khalifah Umar di Madinah.

Setelah mengambil jeda dua bulan, pasukan Saad melaju ke negeri Persia dan berhasil menguasai ibu kotanya yang terletak di sebelah timur sungai Dajlah, pada bulan Jumadil Awal tahun 15 H. Istana raja Persia mereka masuki dan tempat pemujaan api dalam ruangan istana (yang menjadi pusat pemujaan kaum Majusi) dipadamkan apinya dan diganti dengan dibangunnya sebuah masjid.

Wafatnya Pahlawan Qadisiyah

Saad bin Abi Waqqash hidup hingga usia lanjut. Beliau merupakan sahabat dari kalangan Muhajirin yang meninggal terakhir kali (maksudnya; dari kaum laki-lakinya). Ketika menjelang wafat, beliau mempersiapkan peti simpanannya. Peti itu berisi jubah tua yang dikenakannya dalam perang Badar dahulu. Beliau meminta seseorang mengambilkan peti itu dan berpesan,

“Bila aku mati, kafanilah aku dengan jubah wol ini. Dulu aku memakainya saat melawan kaum musyrikin pada perang Badar. Dan aku sengaja menyimpannya karena aku ingin menghadap Allah dengan mengenakannya.”

Semoga Allah meridhai beliau.*

Sumber 

SERI : NU DAN PANCASILA (10)

Bab IV 

Nahdlatul Ulama Menjadi Partai Politik (Lanjutan)

C. Nahdlatul Ulama dan Partai Persatuan Pembangunan

Kedudukan NU dalam PPP hampir sama dengan kedudukannya dalam Masyumi; ia diserahi kursi kehormatan, jabatan Rois Am PPP dipegang oleh K.H. Bishri Sansuri, yang juga Rois Am NU. Struktur PPP diusahakan agar dapat menampung struktur semua partai pendukung (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Demikian juga personalianya dibuat sedemikian rupa agar mencerminkan garnbaran kekuatan partai pendukung dalam Pemilu 1971, dengan urutan NU, Parmusi, PSII dan Perti.(137)

Tentang struktur itu Umaidi Radi menjelaskan, NU sebagai partai yang terbesar memperoleh kedudukan penting seperti Ketua Rais Am, Presiden Partai, Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai) dan Sekretaris Jenderal dan sejumlah jabatan lainnya. Parmusi sebagai partai kedua terbesar, mendapat jabatan penting sebagai Ketua Umum, merangkap Wakil Presiden, dan sejumlah jabatan lainnva. PSII memperoleh jabatan-jabatan sebagai Wakil Ketua Umum MPP, Perti memperoleh jabatan-jabatan Wakil Presiden, Wakil Ketua MPP, Ketua dan beberapa jabatan lainnya.(138)

Sekilas saja kita lihat struktur ini sangat rumit sehingga tepatlah pendapat Radi bahwa struktur yang sangat rumit ini merupakan salah satu penyebab kerapuhan PPP.(139)

Dalam deklarasi pembentukannya dinyatakan kesepakatan semua organisasi pendukung untuk "memfusikan politiknya" dalam PPP.(140) Sedangkan kegiatan non-politik tetap dijalankan oleh masing-masing organisasi,

Segala kegiatan yang bukan politik, tetap dikerjakan dan dilaksanakan oleh organisasi masing-masing sebagaimana sedia kala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spritual/material.(141)

Pada tahap awal — saat suasana di kalangan pimpinan PPP penuh semangat persaudaraan (ukhuwah) — NU mampu memainkan peranannya secara optimal sebagai pengendali PPP melalui lembaga Majelis Syuro, sebagai penasehat untuk urusan keagamaan.(142) Dalam hal ini besar sekali jasa K.H. Bishri Sansuri "seorang ulama yang memiliki kharisma menonjol".(143)

Jabatan yang ia miliki selaku Rois Am Majelis Syuro PPP, bertugas memberi nasihat-nasihat dan pertimbangan dalam segala hal terutama di bidang agama kepada partai telah ia manfaatkan secara efektif. Dengan kewenangannya memberikan pertimbangan, terutama pertimbangan-pertimbangan berdasar pertimbangan keagamaan, yang mempunyai kekuatan mengikat bagi segenap jajaran partai, lembaga Majelis Syuro yang ia pimpin ia tampilkan sedemikian optimal untuk menjaga PPP sebagai suatau persekutuan yang solid.(144)

Kekompakan PPP langsung mendapat ujian di lembaga DPR. Ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan 1973. K.H. Bishri Sansuri langsung menolak RUU itu.(145) RUU ini memang mendapat reaksi yang keras dari berbagai kalangan Islam.(146) Hanya berkat pendekatan yang sangat intensif akhirnya baru dapat disahkan menjadi undang-undang, "setelah mengalami perubahan atas seluruh pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam."(147) Apakah NU mulai mengambil sikap keras terhadap upaya pembaharuan dari pemerintah? Tercatat bahwa NU dalam PPP pernah walk out, meninggalkan Sidang MPR ketika sidang akan mengesahkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (sering disingkat P4) dan masuknya aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (secara singkat sering disebut sebagai Kepercayaan) ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).(148) Kalangan PPP khususaya NU khawatir "kalau menjadi syirik (menyerikatkan Tuhan). Sikap ini dipelopori K.H. Bishri Syansuri."(149)

Yang ingin ditegaskan oleh pemerintah dengan adanya P4 adalah agar kelangsungan kehidupan negara berdasarkan Pancasila dapat terjamin dan agar Pancasila yang telah terbukti keampuhannya (maksudnya negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila senantiasa dapat mengatasi rongrongan terhadap dirinya) dapat dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(150) Sedangkan Kepercayaan sebagaimana dikatakan oleh Presiden Suharto beberapa bulan setelah ditetapkan oleh MPR, adalah "merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat" haruslah dicegah dalam perkembangannya menjadi agama baru tetapi "harus diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa kita".(151) Agaknya maksud pemerintah agar Kepercayaan sebagai bagian kehidupan budaya seyogianya akan menopang — bersama dengan P4 — upaya menciptakan stabilitas politik sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dengan ditetapkannya P4 maka pemerintah berhasil meningkatkan pembaharuan dalam lapangan sosial politik. Dan tak dapat disangkal keberhasilan ini menjadi andil keberhasilan pemerintah menggoalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial dan politik pada Sidang MPR tahun 1983 (yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab V).

Apakah NU dapat dikatakan telah mengambil sikap keras? Apakah NU telah meninggalkan sikapnya yang fleksibel yang telah berulang kali dinyatakan dalam masa Orde Lama? Fachry Ali berpendapat bahwa NU pada masa Orde Baru telah mengambil sikap keras, "telah berubah menjadi kelompok yang berani menentang arus, rigid dan tidak goyah dalam pendirian."(152) Sehingga dia menyatakan bahwa NU telah menggambil sikap seperti Masyumi (di tahun 1950-an) dan Parmusi atau MI (yang akomodationis, dikatakannya (walaupun dengan sedikit ragu-ragu) telah bersikap seperti NU pada masa Orde Lama.(153) Saya meragukan pendapat Fachry Ali ini. Memang saya akui bahwa sekilas sikap NU keras tetapi bukan berarti ia telah meninggalkan sikapnya yang fleksibel yang sesuai dengan wataknya yang tradisional.(154) Ia tidak berubah karena situasi berubah karena yang demikian itu adalah oportunistis. Bagi NU ukuran adalah keagamaan; sepanjang sesuatu perkembangan tidak mengancam keberadaan agama dan tradisi yang dianutnya (ingat kesetiaannya terhadap mazhab), NU selalu fleksibel.(155) Karena itu sikap NU tidak dapat disamakan dengan sikap Masyumi dulu!

"Perkawinan", kata Sidi Gazalba tentang nilainya dalam Islam, "membuka kehidupan kebudayaan, karena itu setelah ibadat ia merupakan soal pertama dihadapi oleh ajaran Islam. Perkawinan adalah tindakan kebudayaan yang diatur oleh Quran dan Hadis."(156) Oleh sebab itu dapat dimengerti bila kalangan Islam melancarkan kritiknya terhadap RUU Perkawinan.

Kalau P4 dan Kepercayaan dikhawatirkan akan menjadi syirik, haruslah dimengerti yang dikhawatirkan keduanya akan menjadi saingan bagi agama (Islam). Lawan dari syirik adalah tauhid.(157)

Bagaimana mengamalkan agama secara bulat bila ada yang lain — menurut keputusan negara — harus diamalkan pula (ingat istilah Pengamalan dalam P4)? Bagaimana tentang Kepercayaan? Harian Abadi pada bulan Maret 1973 ketika pembicaraan tentang Kepercayaan sudah mulai hangat, mengungkapkan keluhan Islam,

[. . .] Islam disederajatkan dan disenafaskan dengan ratusan kepercayaan yang tersisa di Indonesia. Dari hari Proklamasi 1945 sampai Sidang MPR Maret 1973 Islam tidak pernah disamakan dengan ratusan kepercayaan yang simpang siur. Kepercayaan-kepercayaan itu bukan agama, tetapi dikelompokkan ke dalam spiritisme yang dijalinkan kepada ikatan-ikatan batin atau rohaniah dalam bentuk kepercayaan, takhayul [ . . . ] Berciri keberhalaan-keberhalaan, animisme dan kedewa-dewaan.(158)

Ada juga yang melihat reaksi kalangan Islam terhadap Kepercayaan sebagai wujud polarisasi antara santri (yang diwakili oleh partai politik yang berlandaskan keagamaan) dengan abangan (yang diwakili oleh para pendukung/penghayat kepercayaan).(159) Jika  benar maka makin dapat dimaklumi reaksi keras dari kalangan Islam. Sementara pendapat mengatakan sikap keras NU karena watak K.H. Bishri Sansuri yang dinilai lebih keras dibandingkan K.H. Abdul Wahab Hasbullah, 

K.H. Abd. Wahab Hasbullah senantiasa mengukur kondisi masyarakat. Bisakah masyarakat menanggung konsekuensinya?. . .

. . . .
Adapun pokok pangkal K.H.M. Bishri Sansuri didasarkan pada faktor mental manusia. Pada umumnya manusia itu hendak menghindar dari hukum . . . Maka lebih baik diterapkan hukum yang lebih berat . . . (160)

Konon sikapnya yang keras itulah yang membuat PPP relatif tetap utuh pada masa ia menjabat Rois Am; kalaupun terjadi pertikaian tetapi tidak berkepanjangan.(161) Walaupun ia tidak ahli dalam soal politik praktis berkat sikapnya yang kukuh dalam soal prinsip (keagamaan) menyebabkan ia menjadi tokoh yang berwibawa dan mampu mengendalikan para pimpinan PPP.(162)

Tetapi setelah K.H. Bishri Sansuri meninggal tahun 1980, maka berakhir pula kekompakan dan berganti dengan pertikaian.

Segera ternyata sepeninggal Bishri Sansuri NU tidak mampu mengimbangi permainan politik para politisi PPP, khususnya dari unsur Parmusi. Hanya beberapa bulan setelah Bishri Sansuri meninggal, NU dalam Sidang DPR tidak berhasil meminta kembali jatahnya sebagai Ketua salah satu Komisi, jabatan yang konon sementara dipegang oleh Sudardji (Parmusi).(163)

Penolakan Sudardji mengembalikan jabatan yang dipegangnya menyebabkan pertikaian intern PPP menjadi pertikaian terbuka di forum DPR dengan kerugian di pihak NU — "NU kehilangan satu kursi pimpinan sementara MI bertambah satu kursi".(164) Sementara pertikaian antara NU dan Parmusi makin keras, J. Naro, ketua umum PPP, menyerahkan daftar calon anggota DPR dari PPP kepada Panitia Pemilihan Umum. Dalam daftar calon yang disusun oleh Naro ini (lebih dikenal dengan sebutan Daftar Naro) tokoh-tokoh utama NU (seperti Rachmat Muljomiseno, Saifuddin Zuhri, K.H. Masjkur dan lain-lain) berada di urutan bawah, berarti tipis kemungkinan menjadi anggota DPR.(165)

Ulama kalah lincah dengan politisi, bukan karena ulama tersaing dari peranan politik dan tidak mempunyai visi politis, melainkan karena kalah lincah dalam menjalankan politik praktis. Dengan berfusinya NU ke dalam PPP maka hilanglah ciri khasnya sebagai wadah ulama. Karena merupakan salah satu unsur saja, berarti NU setaraf dengan partai-partai politik Islam lainnya, pada hal sebagai wadah ulama NU diharapkan akan menjadi sarana bagi menjalankan tugasnya sebagai pimpinan umat. Kerugian NU dalam PPP bukan hanya sekedar kerugian politis (Daftar Naro), tetapi juga kerugian dalam soal prestisenya di mata sesama unsur dalam PPP. Para politisi bukanlah umat yang mudah manggut kepada ucapan ulama. Para politisi bukan saja enggan manggut kepada kehendak NU, mereka bahkan lebih pandai mencari argumen untuk menjalankan langkah praktis. Dengan berani Sudardji (Parmusi) meminta jatah lebih banyak bagi kelompoknya berdasarkan hasil Pemilu 1955 — seolah mereka adalah penerus Masyumi — di mana Masyumi keluar sebagai pemenang kedua dan NU ketiga.(166) Bahkan permintaan Sudardji diikuti motif "akan membersihkan PPP dari unsur-unsur Orde Lama dan mereka yang walk out pada saat pengesahan RUU Pemilu tahun 1980. Tentu yang ia maksud, NU."(167)

Pertikaian dalam tubuh PPP merembes ke dalam kalangan NU sendiri. Sebenarnya, dalam kasus pemecatan Subchan, kita melihat makin kuatnya peranan politisi dalam tubuh NU. Di sini bibit pertikaian dalam NU sudah mulai tertanam. Oleh karena itu ketika NU dirugikan oleh MI dalam konflik dengan MI dalam PPP, polarisasi muncul dalam tubuh NU. Maksoem Machfoedz menguraikan terdapat tiga kelompok yang berebut pengaruh:

1. Kelompok yang menghendaki politik praktis. Kelompok ini adalah kelompok Dr. Idham Chalid yang ketua umum.
2. Kelompok yang menghendaki N.U. kembali kepada N.U. '26. Dalam kelompok ini tertampung para kiyai yang dalam menyebarkan ajaran N.U. tidak membutuhkan jabatan formal dalam N.U. Mereka itu antara lain K.H. Abd. Hamid Pasuruan, K.H. Ahmad Siddiq Jember, K.H. Ali Maksum Krapyak — Yogyakarta.
3. Kelompok yang menghendaki N.U. kembali pada tahun 1926 tetapi juga tidak meninggalkan politik. Dalam kelompok ini terdapat narna H.M. Yusuf Hasyim, Ketua I PB. N.U. [Pengurus Besar NU].(168)

Secara lebih tegas dapat dikatakan terjadi konflik antara ulama dan politisi.(169) Machfoedz menolak menggolongkan konflik itu sebagai konflik antara Majelis Syuriah (Dewan Tertinggi Partai yang diketuai oleh Rois Am) dengan Tanfidziyah (Eksekutif Partai atau Pengurus Besar yang dipimpin oleh ketua umum), karena ulama dan politisi terdapat di dalam kedua lembaga.(170) Di dalam NU sebenarnya Majelis Syuriah-lah yang menjadi penentu kiprah partai. Bukan berarti Tanfidziyah otomatis untuk non-ulama persoalan adalah bahwa para ulama di dalam Tanfidziyah lama-kelamaan lebih menampilkan sosok politisi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa peranan ulama telah makin terdesak oleh peranan politisi. Sesungguhnya hal itu konseknensi dari keputusan NU menjadi partai politik. Untuk memenuhi peran partai politik segera setelah menjadi partai, NU menarik (rekrut) tenaga-tenaga trampil. Maka masuklah tenaga-tenaga muda di awal NU sebagai partai, seperti Jamaluddin Malik (seorang pedagang dan tokoh perfilman) dan Idham Chalid (asal Kalimantan Selatan dan alumni pesantren Gontor, Ponorogo).(171) Hampir tiga puluh tahun Idham Chalid menjabat Ketua Umum NU (1956-1984). Ia mampu menduduki posisi itu karena ketaatannya kepada ulama tak dapat diragukan, tetapi dalam perjalanan waktu "otonominya makin mekar."(172) Apakah itu karena suasana dalam Orde Baru sudah lebih "longgar" ketimbang dalam Orde Lama, sehingga politisi (Idham Chalid) menilai peranan ulama tidak begitu penting lagi? "Otonomi menunjukkan gejala memudarnya kultural panutan dan kepercayaan," demikian Fachry Ali.(173) Dengan kata lain, peranan ulama makin lemah serentak dengan makin kuatnya peranan politisi atau Majelis Syuriah makin terdesak oleh Tanfidziyah.

Melihat perkembangan yang demikian ulama tidak berdiam diri. Langkah pertama setelah Bishri Sansuri, Rois Am, meninggal adalah mencari penggantinya. Dalam Musyawarah Nasional (disingkat Munas) NU pada tanggal 2 September 1981 di Kaliurang Yogyakarta, terpilih K.H Ali Maksum menjadi Rois Am.(174) Konon kabarnya pihak politisi (diwakili Idham Chalid) lebih cenderung membiarkan jabatan Rois Am itu lowong dengan alasan rnempertahankan status quo supaya NU tidak jatuh ke dalam perpecahan.(175) Bagi ulama justru jabatan Rois Am sangat hakiki artinya, sebab bukan saja melalui jabatan itu mereka menjalankan peranan keulamaannya, melainkan juga melalui jabatan itu ia dapat mengendalikan Tanfidziyah (Pengurus Besar) dan seluruh gerak partai. Di saat suasana menjelang Pemilu 1982 makin hangat PB Syuriah mengadakan rapat pleno tanggal 29 Januari 1982 (di saat itu Idham Chalid anggota ex-officio tidak hadir).(176) Dalam rapat itu ditegaskan bahwa kemelut dalam NU dan NU dengan PPP harus diselesaikan secara tuntas. NU juga akan mempertimbangkan kedudukannya dalam PPP,

Nahdlatul Ulama akan mempertimbangkan kedudukannya dalam lingkungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat yang tepat, apabila asas musyawarah, solidaritas intern dan prinsip-prinsip organisasi yang lainnya tidak dapat ditegakkan di dalamnya.(177)

Bergabung dalam PPP merupakan pengalaman pahit bagi NU. Boleh dikatakan NU tidak serasi dalam PPP. Sebagai partai politik sudah tentu para politisi harus menguasai "seni berpolitik", harus praktis dan lincah. Itulah yang dilakukan oleh para politisi NU (Tanfidziyah). Sudah tentu ini akan menimbulkan konflik dengan ulama (Syuriah). Syuriah ingin mengamankan identitas keagamaan NU (dengan referensi tradisi) sedangkan Tanfidziyah ingin mengamankan pengaruh politik (dengan referensi situasi).

Perkembangan NU selanjutnya ditentukan oleh perkembangan ekstern, yaitu lahirnya keputusan MPR agar semua kekuatan sosial politik berasaskan Pancasila, yang dituang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN.(178)

_____________________
137. Umaidi Radi, Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional, (Jakarta: Integrita Pers, 1984), hlm. 94. Resensi buku ini dibuat oleh Kusnadi, "Wajah PPP: Dari Krisis ke Krisis", dalam Optimis, nomor 54, 31 Januari 1985, hlm. 26-30. 
138. Ibid, hlm. 96. 
139. Ibid., hlm. 184-185. 
140. Ibid., hlm. 82. 
141. Ibid., hlm. 83. 
142. Lihat, Yusuf, et al., op. cit., hlm. 65.
143. Ibid., hlm. 64. 
144. Ibid., hlm. 64-65. 
145. Ibid., hlm. 65. 
146. Lihat, Radi, op.cit., hlm. 122-126. 
147. Ibid., hlm. 116. 
148. Lihat, Ibid., hlm. 148-149. 
149. Ibid., hlm. 150.
150. Lihat, Ensiklopedi Politik, jilid 1, hlm. 265 di bawah "Ekaprasetia Pancakarsa. "
151. Lihat, Ibid., jilid 2, hlm. 242-243 di bawah "Aliran Kebatinan."
152. Fachry Ali, Islam. Pancasila dan Pergulatan Politik, kumpulan artikel. (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), hlm. 52.
153. Ibid., hlm. 52-53.
154. Supra, hlm. 61.
155. Supra, hlm. 64.
156. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 188.
157. Supra, hlm. 66.
158. Harian Abadi, 29-3-1973, dikutip di dalam Ensiklopedi Politik, jilid 2 hlm. 240. Cetak tebal dari saya. 
159. Lihat, Ibid., hlm. 235; Radi, op.cit., hlm. 146-151;Bandmgkan Geertz, Abangan, hlm. 478-479.
160. Masyhuri, Al-Maghfurlah, hlm. 61-62. 
161. Yusuf, et al., op.cit., hlm. 66. 
162. Ibid. 
163. Ibid., hlm. 69. 
164. Ibid., hlm. 70. 
165. Lihat, Ibid., hlm. 71.
166. Yusuf, et al., op.cit., hlm. 70. Identifikasi dengan Masyumi ditolak sinis oleh Mohammad Natsir, tokoh Masyumi yang terkenal itu: "Bahwa hal itu akan membuat pertanyaan orang. Kalau hukum nyaris mau dibawa, coba perlihatkan akte kelahirannya dulu, supaya silsilah terang!" Majalah Kiblat No. 12 TH XXIX Nopember 1/1981, dikutip oleh Saifuddin Zuhri, "NU Sekedar Mempertahankan Asas Musyawarah", dalam, PPP, NU dan Ml: Gejolak Wadah Politik Islam, kumpulan artikel polemis K.H. Saifuddin Zuhri, Drs. H. Ridwan Saidi, H. Mahbub Djunaidi dan Fachry Ali, diterbitkan oleh Integrita Press, (Jakarta: Integrita Press, 1984), hlm. 13.
167. Yusuf, et al., loc.cit.
168. Machfoedz, op.cit., hlm. 269. Cetak tebal dari saya 
169. Bandingkan, Irsyam, op.cit., hlm. 122-123.
170. Machfoedz, loc.cit.
171. Ibid., hlm. 160-161.
172. Ali, op.cit., hlm. 59.
173. Ibid.
174. Lihat, Anam,op.cit., hlm. 282.
175. Ibid., hlm. 281.
176. Ibid., hlm. 286.
177. Dikutip dalam, Ibid., hlm. 287.
178. Lihat, Supra, hlm. 1; Infra, hlm. 197-199.

Ditulis ulang dari Buku : Nahdlatul Ulama dan Pancasila: sejarah dan peranan NU dalam perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam rangka penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas/Einar M. Sitompul; kata pengantar oleh Abdurrahman Wahid — Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989